Tim Peneliti film Jangankan Suka, Ngerti pun Engga (selanjutnya disingkat JS) terdiri dari saya dan Sulaiman Harahap. Kami bekerja sejak pertengahan Juli hingga September dengan membaca berita-berita media massa seputar TIM periode 1968-1980-an di Perpustakaan Dewan Kesenian Jakarta dan juga di beberapa tempat lainnya. Selain itu juga beberapa buku tentang Bang Ali dan TIM serta kebudayaan Indonesia secara umum pada masa itu pun menjadi konsumsi kami. Setelah izin mengakses notulen rapat yang cukup lama ditunggu akhirnya didapatkan, kami menelusuri notulen rapat pada periode yang sama. Setelah melakukan penelitian, hasil yang kami dapatkan diserahkan pada tim cerita JS untuk diolah lebih lanjut. Berikut lebih merupakan catatan hasil penelitian tersebut.
Pertanyaan yang menggelayut terutama adalah bagaimana bisa kebudayaan atau kesenian di TIM dianggap mengalami masa keemasannya pada masa ketika Orde Baru tengah berkuasa? Orde Baru kita tahu sangat kental dengan sensornya di bidang kebudayaan. Salah satu contoh di bidang sastra bisa kita lihat dalam buku Wayang Mbeling: Sastra Indonesia Menjelang Akhir Orde Baru karya Marshall Alexander Clark. Tentu dapat dijawab dengan mudah bahwa pada masa itu Ali Sadikin-lah gubernur Jakarta dan beliau begitu concern dengan kebudayaan dan beliaulah yang membangun TIM. Tetapi apakah keemasan dalam kebudayaan hanya berarti pembangunan fisik dan dana yang cukup untuk mengidupi kesenian/kebudayaan itu? Pertanyaan ini muncul karena adanya anggapan bahwa dalam kesenian selalu ada kekritisan dalam menghadapi keadaan sosial politik.
TIM dibangun dengan sebuah semangat bahwa kesenian/kebudayaan harus bebas nilai dari kepentingan politik. Sedangkan Ali Sadikin sesuai pidato kebudayaannya tahun 1999 menyatakan bahwa TIM dibangunnya sebagai bagian dari visi dan misinya tentang Jakarta, tentang ibu kota negara Indonesia. Sebagai ibu kota negara maka Jakarta haruslah juga punya sebuah kebudayaan yang mencerminkan Indonesia. Sebenarnya agak sulit mengspesifikan kepentingan politik seperti apa yang dimaksud. Namun dalam wawancara dengan Ibu Iravati dan Ajip Rosidi sedikit tersimpulkan bahwa yang dimaksud adalah tidak adanya afiliasi seniman di TIM dengan partai politik tertentu. Hal ini mengingatkan pada panorama kebudayaan pada periode Orde Lama yang mana kesenian bertalian erat dengan politik.
Dalam penelusuran arsip notulensi rapat sendiri kami menemukan adanya hubungan yang sangat erat antara Pemda DKI via Ali Sadikin dengan DKJ. Sering ditemukan pembahasan mengenai surat, ucapan, atau kutipan media dari Ali Sadikin. TIM pun bisa dikatakan menjadi kebanggaan bagi Ali Sadikin sendiri saat itu. Salah satu barometer keberhasilannya sebagai gubernur adalah TIM bahkan di mata manca negara. Ali Sadikin juga kerap melindungi seniman atau kesenian di TIM. Dari cerita Ajip Rosidi misalnya ketika Rendra hendak mentas di TIM, tentara melarangnya. Namun oleh intervensi Ali Sadikin, Rendra lantas berhasil pentas di TIM. Namun demikian, Ali Sadikin pun kerap menegur beberapa acara di TIM yang menurutnya di luar batas kewajaran.
Kami dalam penelitian cenderung melihat Ali Sadikin sebagai gubernur bukan sebagai pribadi. Saya sendiri belum menyaksikan Jejak Bang Ali sehingga saya kurang paham apa yang menjadi sorotan karya tersebut terhadap beliau. Dengan melihat Ali Sadikin sebagai gubernur maka penelusuran kami atas arsip notulensi rapat menggunakan kacamata hubungan DKJ-Pemerintah-Seniman-Masyarakat. Dalam hubungan tersebut masyarakat kerap menjadi objek atau konsumen dari kesenian itu sendiri dan DKJ sebagai semacam kuratornya, pemerintah sebagai pemerintah, serta seniman sebagai produsen dari kesenian itu. Di sini pemerintah kerap menegur DKJ jika ada seniman tertentu yang berada atau ekspresi seninya berada di luar batas yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian pemerintah pun kerap menjadi badan sensor itu sendiri. Masyarakat kerap juga menjadi ‘badan sensor’ lain. Dua peristiwa yang menyedot perhatian dalam rapat DKJ dan juga banyak dibincangkan di media masa adalah tarian Putih-putih dari Faridah Faisol dan juga Bom Amoniak pada pentas puisi Rendra.
Pada kasus Rendra, jelas ada hubungannya dengan kritik Rendra terhadap pemerintah saat itu yang berujung pada ditahannya Rendra oleh polisi. Sedangkan pada kasus Faridah, sensor itu justru datang dari masyarakat. Dari kedua kasus ini, sebenarnya Faridah lebih bisa kita temukan saat ini dimana masyarakatlah atau yang mengatasnamakan masyarakatlah yang lebih banyak melakukan sensor. Dalam kasus Faridah ini maka DKJ sebenarnya harus mengambil posisi memberi pemahaman pada masyarakat; apa itu seni dan apa itu pelecehan agama atau juga pelecehan moral. Kesimpulan seperti inilah yang kami ajukan kepada tim cerita dari JS.
Sekian, bisa dilanjutkan pada diskusi.
Jangankan Suka, Ngerti Juga Engga
Producer: VICKY ROSALINA
Director/editor: DEDIH NUR FAJAR PAKSI
Story: EKA KURNIAWAN
Screenplay: NINUS D ANDARNUSWARI
Director of photography: DEDIH NUR FAJAR PAKSI
Research: BERTO TUKAN, SULAIMAN HARAHAP
Script development: THIRDI CANGGI CAHAYANU, BERTO TUKAN
Line producer: ANA ROSDIANAHANGKA
Music score: DIMAS WAHYU T, ADIRAMA GEMMY FITRIO
Production manager: AGE A. MAULANA
Design: RIOSADJA
Cast: ADIRAMA GEMMY FITRIO, HAPIS SULAIMAN, INAYAH WAHID, GEMA MAWARDI, FIFI JULIANA JELITA, SARI Y ARNALI, VICKY ROSALINA, ANA ROSDIANAHANGKA, BONI, ZULHAKIMI RASYAD, FAIZAL KAMARULLAH, FERRY SOFYAN ACHMADRASYID, NURCHOLIS
*Catatan: Tulisan ini pernah disampaikan dalam peluncuran film JANGANKAN SUKA NGERTI JUGA ENGGAK di Kineforum TIM, 27 Desember 2013.
